Data Penduduk

DASAR HUKUM



            Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ini disusun untuk menjadi kerangka pikir sistimatis tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung tentang potensi sumber daya Kampung serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintahan yang demokratis, adil dan terbuka. Dokumen ini disusun pada Bulan januari 2014. Hasil yang dicapai dan tertulis dalam dokumen ini diperuntukkan bagi Perencanaan Pembangunan Kampung selama 6 (Enam) tahun yang dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Setiap tahunnya akan dilaksanakan peninjauan ulang (review) dalam bentuk pengawasan dan evaluasi untuk memantau kinerja dan memperbaharui data dan informasi yang lebih akurat. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJM-Kampung ini adalah:




  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

  2. Undang-undang Nomor 25 TAhun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional;

  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penmerintah aceh;

  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penbentukan peraturan perundangan;

  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeriantah daerah perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

  7. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemetintah daerah;

  8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa,

  9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 Tentang, Dana Desa

  10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 Tentang, Daerah Tertinggal.

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

  13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Berkeadilan

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi  Desa.

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006, Tentang Administrasi Desa.

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54  Tahun 2010, Tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan.

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  Tahun 2014, Tentang Pembentukan Produk Hukum.

  20. Surat Edaran  M      Enteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Desa;

  21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Kampung (BKPG) Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

  22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Kelurahan Menjadi Kampung.

  23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupatentahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

  24. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017